pendapatan nasional 9 sektor

Pendapatan Nasional disebut juga Produk Domestik Bruto(PDB) atau Gross Domestic Product(GDP) adalah “Nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Dalam konteks Negara, Indonesia juga menghitung Pendapatan Nasionalnya dalam kurun waktu 1 tahun/periode. Berikut data Pendapatan Nasional Negara Republik Indonesia dari tahun 2005-2009 :

PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA tahun 2005-2009
No	Lapangan Usaha / Industrial Origin	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan/Agriculture,Livestock, Foresty and Fishery (%)(TrilliunRp)	13,39% (234,44)	13% (240,13)	13,7% (269,11)	14,5% (301,94)	15,3% (333,08)
2	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying (%)(TrilliunRp)	10,44% (491,28)	11% (203,18)	11,2% (220,01)	10,9% (226,97)	10,5% (228,58)
3	Industri Pengolahan/Manufacturing Industry (%)(TrilliunRp)	28,06% (111,18)	27,5% (507,96)	27% (530,37)	27,9% (580,97)	26,4% (574,72)
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/Electricity, Gas and Water Supply (%)(TrilliunRp)	0,92% (16,11)	0,9% (16,62)	0,9% (17,68)	0,8% (16,66)	0,8% (17,42)
5	Konstruksi/Construction (%)(TrilliunRp)	6,35% (111,18)	7,5% (138,54)	7,7% (151,25)	8,5% (177,00)	9,9% (215,52)
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/Trade, Hotel and Restaurant (%)(TrilliunRp)	15,75% (275,75)	15% (277,07)	15% (294,65)	14% (291,52)	13,4% (291,72)
7	Pengangkutan dan Komunikasi/Transport and Communication (%)(TrilliunRp)	6,63% (116,08)	6,9% (127,45)	6,7% (131,61)	6,3% (131,18)	6,3% (137,15)
8	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan/Finance, Real Estate and Business Services (%)(TrilliunRp)	8,36% (146,37)	8,1% (149,62)	7,7% (151,25)	7,4% (154,10)	7,2% (156,74)
9	Jasa-jasa/Services (%)(TrilliunRp)	10,1% (176,83)	10,1% (186,56)	10,1% (198,40)	9,7% (201,99)	10,2% (222,05)
	Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	100(1679,22)	100(1847,13)	100(1964,33)	100(2082,33)	100(2176,98)
	PDB Tanpa Migas /GDP Without Oil and Gas (%)(TrilliunRp)	88,93% (1557,01)	88,9% (1642,10)	89,5% (1758,10)	89,4% (1861,59)	91,7% (1996,29)

Sumber : Biro Pusat Statistik

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku MENURUT Lapangan usaha

Tahun 2005-2009 (billion rupiah)

No	Nama Daerah	2005	2006	2007	2008	2009
1	Aceh	21,502	2,588	21,375	19,338	13,209
2	Sumatera Utara	1,062	1,189	1,444	1,786	1,180
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0
4	Riau	59,954	72,253	92,968	127,275	140,314
5	Jambi	4,083	3,982	5,883	9,785	7,066
6	Sumatera selatan	28,805	32,429	34,990	44,664	38,424
7	Bengkulu	0	0	0	0	0
8	Lampung	1,500	1,413	1,436	1,459	905
9	Bangka Belitung	636	621	526	575	563
10	Kepulauan Riau	3,570	4,266	4,406	4,733	4,831
11	Jakarta	1,959	2,418	2,636	3,221	3,084
12	Jawa barat	18,551	24,937	24,775	29,952	24,494
13	Jawa tengah	31,338	38,995	39,814	51,590	50,677
14	Yogyakarta	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	895	1,124	1,552	1,916	2,441
16	Benten	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0
20	Kalimantan barat	0	0	0	0	0
21	Kalimantan tengah	0	0	0	0	0
22	Kalimantan selatan	511	528	586	626	629
23	Kalimantan timur	112,183	117,354	124,621	180,628	130,086
24	Sulawesi utara	19	26	29	32	39
25	Sulawesi tengah	63	242	464	662	733
26	Sulawesi Selatan	138	148	168	177	197
27	Sulawesi tenggara	0	0	0	0	0
28	Gorontalo	0	0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0
30	Maluku	19	20	16	18	20
31	Maluku Utara	0	0	0	0	0
32	Papua barat	2,486	2,578	2,918	3,736	4,337
33	Papua	0	0	0	0	0

Sumber : BPS

PDRB Atas Dasar Harga Konstan MENURUT Lapangan usaha

Tahun 2005-2009 (billion rupiah)

No	Nama Daerah	2005	2006	2007	2008	2009
1	Aceh	13,756	12,856	9,961	7,575	4,634
2	Sumatera Utara	658	648	707	740	759
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0
4	Riau	45,771	46,953	46,792	48,488	48,391
5	Jambi	1,558	1,378	1,500	1,581	1,616
6	Sumatera selatan	13,316	13,244	13,156	13,302	13,424
7	Bengkulu	0	0	0	0	0
8	Lampung	560	494	463	464	491
9	Bangka Belitung	324	268	208	187	170
10	Kepulauan Riau	1,822	1,816	1,776	1,707	1,718
11	Jakarta	916	933	937	940	900
12	Jawa barat	8,873	8,725	8,346	8,461	9081
13	Jawa tengah	9,473	10,001	10,0027	10,767	10,497
14	Yogyakarta	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	360	684	902	1,085	1,356
16	Benten	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0
20	Kalimantan barat	0	0	0	0	0
21	Kalimantan tengah	0	0	0	0	0
22	Kalimantan selatan	452	457	468	464	461
23	Kalimantan timur	51,460	48,772	45,650	47,137	43,970
24	Sulawesi utara	19	24	25	27	32
25	Sulawesi tengah	14	115	217	280	300
26	Sulawesi Selatan	85	86	90	93	101
27	Sulawesi tenggara	0	0	0	0	0
28	Gorontalo	0	0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0
30	Maluku	15	15	12	12	13
31	Maluku Utara	0	0	0	0
32	Papua barat	1333	1345	1358	1407	1440
33	Papua	0	0	0	0	0

[ Read More ]

pengertian sistem ekonomi indonesia

Pengertian Sistem Ekonomi

Istilah “system” berasal dari kata “systema” yang berasal dari bahasa “yunani”, yang dapat diartikan sebagai: Keseluruhan yang terdiri dari macam – macam bagian.

 Pengertian system ekonomi
Ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua Negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan system ekonomi yang dianut oleh masing – masing Negara. System ekonomi merupakan perpaduan dari aturan – aturan atau cara – cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian.

• Tujuan system ekonomi
Tujuan system ekonomi suatu Negara pada umumnya meliputi empat tugas pokok yakni:

1. Menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk – produk dan jasa – jasa yang di butuhkan akan dihasilkan.
2. Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi.
3. Mendistribusikan pendapatan nasional (PN), diantaranya anggota masyarakat: sebagai upah atau gajih, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa.
4. Memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri.

• Macam – macam sistem ekonomi
Sistem ekonomi sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang terjadi dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Sistem ekonomi tradisional
Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisonal secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja.

2. Sistem ekonomi pasar
Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulali dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

3. Sistem ekonomi komando
Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintahan sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini pemerintahan menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi.

4. Sistem ekonomi campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintahan dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.

Secara umum saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar. Kebanyakan negara – negara menerapkan sistem ekonomi campuran.

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia

Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh:
1. Faktor internal: kondisi fisik (iklim), lokasi gografis, jumlah dan kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik, dan peran pemerintahan dalam pembangunan.
2. Faktor eksternal: perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, dan keamanan global.

http://www.ekonomirakyat.org/edisi_3/artikel_4.htm
oleh Quantum Enterprise pada Desember 8, 2009
Drs. Wahyu Hidayat R, M.M

[ Read More ]

sistem ekonomi indonesia

SISTEM EKONOMI INDONESIA

1.       Sistem

Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.

Subyek dan obyek:

·   Sistem kemayaraatan: orang atau masyarakat

·   Sistem kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam

·   Sistem peralatan: barang/alat

·   Sistem informasi: data, catatan, dan fakta

Perangkat kelembagaan: lembaga/wadah subyek melakukan hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin hubungan

Tatanan/kaidah: norma/peraturan yang mengatur hubungan subyek/obyek agar berjalan serasi.

2.       Sistem ekonomi dan politik

Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Sistem ekonomi:

·   Subyek/obyek: manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)

·   Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan

·   Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian

Sheridan (1998), economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness.

Sanusi (2000) sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga/pranata (ekonomi, sosial dan ide) yang saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan masalah pokok setiap perekonomian... produksi, distribusi, konsumsi.

Sanusi (2000), perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:

a)    Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan

b)    Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja

c)    Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi

d)    Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab manajer

e)    Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh

f)      Pengaturan motivasi usaha

g)    Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi

h)    Penentuan pertumbuhan ekonomi

i)      Pengendalian stabilitas ekonomi

j)      Pengambilan keputusan

k)    Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan

Benang merah hubungan sistem ekonomi dan sistem politik

KUTUB A	KONTEKS	KUTUB Z
Liberalisme	Ideoligi politik	Komunisme (menghapus hak perorangan)
Demokrasi	Rejim pemerintahan	Otokrasi  atau otoriter (kekuasaan tak terbatas)
Egaliterisme (Berderajad sama)	Penyelenggaraan kenegaraan	Etatitsme (Lebih mementingkan negara)
Desentralisme	Struktur birokrasi	Sentralisme
Kapitalisme	Ideologi ekonomi	Sosialisme
Mekanisme pasar	Pengelolaan ekonomi	Perencanaan terpusat

Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:

·   Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi

·   Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja

·   Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya

3.       Kapitalisme dan Sosialisme

Sistem Ekonomi yang esktrim:

(a) Sistem ekonomi kapitalis

·         Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi

·         Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan

·         Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya

·         Campur tangan pemerintah sangat minim

·         Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi

·         USA

 (b) Sistem ekonomi sosialis

·         Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi

·         Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian

·         Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja

·         Campur tangan pemerintah sangat tinggi

·         Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat

·         USSR

(c) Sistem ekonomi campuran

·         Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara

·         Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan

·         Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja

·         Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air)

·         Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah

4.       Persaingan terkendali

Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor tersebut diatas.

Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali);

·         Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.

·         Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.

·         Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu  atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.

·         Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.

5.       Kadar Kapitalisme dan Sosialisme

Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:

(a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian

Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.

Y = C + I + G + (X-M)

Y adalah pendatan nasional.

Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.

(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.

Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.

Percobaan  untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959.

Percobaan  untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun 1965.

[ Read More ]